Baznas dan Gubernur Jawa Tengah

Catatan hari ini kita bicara tentang Baznas. Kenapa ? Karena hari ini lagi viral terkait bantuan untuk rehab rumah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk kader-kader PDI Perjuangan yang dikaitkan dengan HUT PDI Perjuangan. Kegiatan ini dicuit Ganjar Pronowo dalam media sosialnya.Terakhir diberitakan bahwa dana untuk kegiatan itu berasal dari Baznas. Inilah yang akhirnya menjadi viral.

Baznas adalah lembaga pengumpul dana dari ummat Islam yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqoh. Baznas adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Kepengurusan Baznas baik di daerah maupun provinsi itu tidak terlepas dari rekomendasi kepala daerah. Demikian juga pengumpulan zakat khususnya ASN yang beragama Islam juga harus mendapat persetujuan dari kepala daerah. Dengan hubungan seperti ini bukan tidak mungkin Baznas dalam penyaluran zakat,infaq dan sadaqohnya mendapat intervensi dari kepala daerah. Atau kegiatan-kegiatan sosial seorang kepala daerah bercampur baur dengan kegiatan Baznas itu sendiri. Jika kegiatan sosial tersebut posisi Baznas sangat jelas sebagai penyalur tentu tidak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah jika sebuah kegiatan sosial oleh kepala daerah sumber dananya dari Baznas namun posisi Baznas tidak terlihat.

Kondisi inilah yang barangkali titik permasalahan antara Baznas dengan Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan memberikan bantuan rehab rumah untuk partai tertentu, namun dananya dari Baznas. Dana kegiatan itu berasal dari Baznas ketahuannya baru belakangan. Inilah akhirnya menjadi kontroversial. Pemberian khusus untuk partai tertentu atau golongan tertentu dari dana Baznas tentu menyalahi prosedur penyaluran bantuan. Baznas adalah lembaga yang netral yang tidak berapliasi dengan partai atau golongan tertentu.Walaupun akhirnya menurut berita yang kjita baca Gubernur Jawa Tengah mengembalikan atau membatalkan program tersebut.

Kasus Baznas dan Gubernur Jawa Tengah ini tentu menjadi pelajaran bagi siapa saja khususnya kepala daerah. Baznas jangan dimanfaat untuk program-program yanag berbau politik. Apalagi ini adalah tahun-tahun bernuansa politis. Jika ada program sosial kepala daerah boleh saja bergandengan tangan dengan Baznas. Kita setuju dengan apa yang disampaikan Anwar Abbas Waketum MUI Pusat bahwa Baznas ini harus diaudit dengan benar. jangan sampai penggunaan dana yang dikumpulkan dari ummat Islam dipergunakan tidak sesuai. Hubungan antara Baznas dengan kepala daerah juga harus diperbaiki. Jangan sampai kepala daerah memperguanakan lembaga Baznas untuk kepentingan pribadi.

Dari kasus ini kita berharap lembaga Baznas dapat mengambil pelajaran begitu siapa saja yang berkaitan dengan Baznas termasuk kepala daerah.