Gibran harus protes atas perubahan yang dilakukan oleh KPU terkait debat capres cawapres . KPU memutuskan tidak ada debat antar calon wakil presiden seperti pada pilpres 2019. Kita tidak memahami kenapa terjadi perubahan tata cara debat pada pilpres 2024.
Perubahan tata cara debat ini tentu secara psikologis merugikan Gibran. Tentu sudah pasti orang menduga perubahan ini disebabkan faktor Gibran. Akhirnya orang teringat kasus yang sama dengan keputusan MK beberapa waktu yang lalu terkait usia capres dan cawapres. Orang "melihat" bahwa Gibran tidak memiliki kemampuan dalam berdebat. Apalagi beberapa waktu yang lalu Gibran tidak mendampingi Prabowo dalam acara diolag Capres/Cawapres yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sama kasusnya dengan keputusan MK terkait masalah umur capres cawapres.
Perubahan yang dilakukan oleh KPU terkait tidak adanya debat masing-masing cawapres selain merugikan Gibran tentu merugikan almamater perguruan tinggi yang pernah ditempuh oleh Gibran. sebagai alumni lulusan dari manajemen development institute of Singapore dan selanjutnya melanjutkan studi ke program inside di university of technology Sydney. Kedua negara ini tentu pendidikannya lebih maju dari Indonesia yang mengasah mahasiswanya untuk bernalar Kritis serta debat argumentasi adalah hal yang biasa.
Berikutnya yang dirugikan atas perubahan yang dilakukan oleh KPU adalah partai politik pengusung Gibran. Sudah pasti salah satu faktor mereka mendukung Gibran terkait kemampuan yang dimiliki Gibran Untuk mengantarkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Para pimpinan partai politik "rela" untuk menahan ambisinya mencalonkan sebagai cawapres. Maka secara tidak langsung tidak adanya debat antar cawapres telah menampar wajah mereka sendiri.
Perubahan yang dilakukan KPU juga merugikan dunia pendidikan. Kurikulum Merdeka mengajari para siswanya untuk berpikir kritis . Salah satunya dengan acara debat. Berapa banyak kegiatan lomba debat itu diselenggarakan mulai dari tingkat SMP SMA sampai perguruan tinggi. Kegiatan itu mulai dari tingkat daerah provinsi sampai nasional. Saat KPU merubah acara debat maka secara tidak langsung KPU sudah tidak mendukung program pendidikan nasional.
Tentu yang paling dirugikan dan harus protes kepada KPU adalah rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya pada pilpres 2024. Rakyat harus mengetahui kualitas dan kemampuan calon pemimpin yang akan mengelola negara ini untuk 5 tahun ke depan. Salah satu cara yang bisa dilihat oleh rakyat adalah kemampuan untuk berbicara apa yang akan dilakukannya jika terpilih. Debat cawapres adalah salah satunya.
Maka perubahan model debat capres cawapres yang dilakukan oleh KPU lebih banyak menimbulkan kerugian.
#Pilpres2024
.jpeg)
